Bengkulu Utara, republikindo.com- Perhelatan pemilihan umum yang tinggal menghitung hari dan berbagai dugaan kecurangan, tidak netralitas para panitia penyelenggara ad hoc membuat geram salah satu masyarakat Bengkulu Utara yang bukan tokoh apalagi ditokohkan tetapi merasa terpanggil melihat carut marut tingkah mereka yang seharusnya netral malah semakin menjadi-jadi.
Sebagai seorang jurnalis Iskandar Zulkarnain pemilik PT VOICE NEWS MEDIA dan komisaris di PT Radja cybernews yang kerjanya mencari berita dan berkeliaran hingga ke pelosok-pelosok.
Merasa kinerja KPUD Bengkulu Utara dan Bawaslu Bengkulu Utara Nol besar. berbagai persoalan kecurangan, ketidak kenetralan para panitia adhock ini hanya makan gaji buta.
Apalagi abdi negara yang baru dilantik dengan gaji Rp. 1.200.000,00- Rp 1.100.000,00 dengan masa kerja satu Hari yaitu para kpps yang bekerja dengan gaji yang luar biasa. Hingga hari ini Minggu 4 Februari 2024 yang berarti tinggal 10 hari lagi pemilu.
Menurut Iskandar kecurangan dan ketidak netralan para panitia pemilihan sudah sering diberitakan dengan bukti yang akurat namun tidak ada juga tanggapan atau tindakan yang diambil baik oleh Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara sebagai pengawas pemilu maupun pihak KPUD Bengkulu Utara sebagai penyelenggara.
Diantaranya Kasus pungli dalam perekrutan pengawas TPS di kecamatan lais kabupaten Bengkulu Utara yang mana pengawas TPS yang hanya bergaji Rp. 1.000.000,00 Harus menyetor kepada sang paman dengan nilai pungli hingga 20 persen. hingga hari ini belum ada kejelasan.
Ketua KPPS desa gardu kecamatan Arma jaya yang menjadi tim sukses salah satu caleg dengan cara mendata dan memberikan data kepada kepada salah satu caleg yang di konfirmasi dengan ketua PPK kecamatan Arma jaya juga tidak ada tanggapan apalagi tindakan.
Belum lagi didepan rumah para kpps, pns, honorer terpasang baleho apk peserta pemilu 2024. Ditambah lagi anggota Badan perwakilan desa (BPD)yang menjadi tim sukses calon presiden.
para komisioner KPUD dan Bawaslu kabupaten ini kan digaji puluhan juta perbulan. apakah karena komisioner Bengkulu Utara ini hanya empat orang dikarenakan ada komisioner yang tersandung masalah sehingga di nonaktifkan.
Saat team dari voice-bengkulu.com mengkonfirmasi secara langsung ke KPU Bengkulu Utara, jawaban dari komisioner KPUD hanya akan segera kami panggil dan akan segera ditindak lanjuti.(tim/red)
