Bengkulu kaur, republikindo. Com - Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kaur (TPPS) memimpin rapat persiapan penilaian Kinerja Aksi Konfergensi Penanganan Stunting tahun 2023 yang akan dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Mei 2022 mendatang dan Rencana Pelaksanaan Rembuk Stunting Tahun 2023, Rabu (10/5/2023) di ruang kerjanya
Wabup mengatakan bahwa penurunan stunting di Kabupaten kaur merupakan tanggung jawab bersama karena menurutnya hal tersebut adalah tugas yang mulia, demi membentuk generasi emas di masa yang akan datang.
“Selalu ketua TPPS saya harap komitmen, konsisten dan kinerja yang serius dari kita semua agar angka stunting di kabupaten kaur bisa turun, dimana saat ini prevalensi stunting berada di angka 12,4 % bisa turun", ungkap Wabup
Wabup menambahkanm Adapun maksud dari penilaian tersebut adalah meninjau kemajuan dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi sebagai upaya penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Kaur melalui pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
“Langkah yang harus dipersiapkan adalah kelengkapan data pendukung yang diperlukan dalam penilain tersebut” Tegas Wabup
Senada dengan Wabup, Sekda Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM yang juga selaku Wakil TPPS meninta kepada OPD terkait untuk mempersiapakn dokumen-dokumen pendukung untuk Penilaian kinerja dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting
“Untuk hasil penilaian tahun lalu (2022) harus bisa dijadikan cambuk bagi kita semua agar lebih semangat lagi, apa yang menjad capaian dari daerah lain harus kita pelajari, kekurangan-kekurangan yang sebelumnya harus kita penuhi” tegas Sekda
Sekda juga mengingatkan kepada OPD erkait pada penilaian penilaian Kinerja Aksi Konfergensi Penanganan Stunting, nantinya Ketua TPPS akan melakukan pemaparan aksi yang sudah dilaksanakan, dirinya meminta kepada OPD Untuk menuyiapkan bahan pemaparan nanti
“OPD terkait untuk menampilkan data yang valid dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti bedah rumah harus lebih detailnya bisa by name by addres, termasuk dari OPD lain untuk melampirkan data valid penurunan stuntingnya” Tambah Sekda
Sebagai informasi bahwa penilaian kinerja penurunan stunting merupakan proses/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting,
menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang ditetapkan. Pelaksananaan Penilaian Kinerja (PK) dimaksud dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif. (Red)
