Bengkulu Kaur, republikindo.com- Kementerian Dalam Negeri RI kembali menyelenggarakan kegiatan rutin mingguan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 di minggu pertama dibulan April ini. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian dan diikuti juga oleh Kementerian/ Lembaga, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, Senin (10/4/2023).
Acara ini juga diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang dihadiri oleh Bupati Kaur H. Lismidianto yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Kastilon Sirad, Kadis Sosial - Ramdhanizar, Kadis Ketahanan Pangan - Siswan, Sekdin Dishub, Perindagkop, Pertanian,dan Kabid , Kasubbag yang mewakili OPD, serta Perwakilan TNI/Polri yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur, bertempat di Aula Lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
Dalam rakornas kali ini Mendagri menjelaskan beberapa hal penting yang menyangkut masalah inflasi daerah tahun 2023. Alhamdulillah berkat kerja keras dan kerja sama yang aktif dan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, berdasarkan data BPS RI per Maret 2023 perkembangan angka inflasi kita dari tahun ke tahun saat ini berada pada angka 4,97% atau turun 0,18% dari bulan Februari kemarin yakni sebesar 5,47%," ujar Tito.
Beliau melanjutkan bahwa capaian penurunan inflasi kita ini sangat berdampak positif bagi stabilisasi perekonomian negara kita dalam lingkup ekonomi global khususnya perkembangan dan kemajuan ekonomi di negara - negara G20. Berdasarkan Trendingecinimics.com Negara kita berada di urutan 8 negara yang memiliki inflasi terendah yakni 4,97% dari 24 negara - negara anggota G20,".katanya.
Mendagri meminta kepada seluruh TPID di seluruh Indonesia agar tetap bekerja keras dan tetap melakukan berbagai intervensi yang telah direkomendasikan oleh pemerintah pusat terkait cara mengatasi laju inflasi didaerahnya masing - masing. Seperti Operasi Pasar Murah, Pemberian Bansos bagi yang tidak mampu, Mengecek kecukupan supply Pangan Daerah masing - masing serta melakukan intervensi jika terjadi kenaikan komoditas tertentu terutama dibulan ramadhan ini dan menjelang Hari raya Idul Fitri mendatang.-
Jika hal tersebut terus menerus kita lakukan, bukan tidak mungkin negara kita akan mampu menurunkan angka inflasinya hingga dibawah angka 4,00% dan mampu bersaing dengan negara - negara G20 yang angka inflasinya dibawah 4,00% seperti negara Spain, Jepang, Saudi Arabia, Switzerland dan China," ungkapnya.
Disis lain, sehubungan dengan menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Hari raya Idul Fitri 1444 H dalam bulan April 2023 ini, Kementerian Dalam Negeri RI akan menerbitkan Surat Edaran kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur tentang :
- Dukungan kelancaran arus mudik dan balik lebaran terutama Posko Pemda gabung dengan Posko Forkopimda;
- Kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP serta Dinas Kebersihan;
- Pengaturan dan Kesiagaan untuk tempat wisata;
- Pengaturan Pasar Tumpah agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas;
- Pengamanan lingkungan terutama menjaga rumah kosong yang ditinggal mudik;
- Pemda agar siaga dalam mengantisifasi bencana ( alam dan non alam), termasuk mengecek angkutan laut harus menyediakan pelampung untuk penumpang.
Dikatakan Mendagri tujuan diterbitkannya Surat Edaran tersebut dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menghadapi hari raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 mendatang. (ADV /Fitri)
